• Minggu, 3 Juli 2022

DPP LPPI Pertanyakan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

- Rabu, 11 Agustus 2021 | 22:14 WIB
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar

Muslim Terkini - Ketua Umum DPP Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar keberatan dengan hasil rekomendasi dari ombudsman soal TWK KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Kami membantah kalau di katakan KPK telah melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan TWK, kami menilai alasan ombudsman terlalu mengada-ada dan lebay, dan sangat tidak logis dan kami sebagai masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut" ucap Ketum DPP LPPI Dedi Siregar dalam keterangan rilis yang diterima Muslim Terkini, Rabu (11/08/2021).

Baca Juga: Menlu Israel jadi Diplomat Pertama yang Berkunjung ke Maroko

Ombudsman seharusnya tak bisa mencampuri urusan TWK KPK yang pada dasarnya telah menjadi lembaga pemerintah.

Rekomendasi dari ombudsman soal TWK KPK dianggap bertentangan dengan aturan UU yang berlaku.

Salah satu rekomendasi Ombusman ialah satu yakni KPK tak boleh memberhentikan pegawai akibat tak lulus TWK dan lalu meminta KPK mencabut Surat Keputusan 652.

"Bagaimana mungkin dapat di jalankan jika rekomendasinya seperti ini, mengingat itu adalah salah satu hasil TWK yang di jalankan karna ketentuan Undang - Undang, pelaksanaan TWK sendiri merupakan amanat UU 19/2019 dimana pegawai KPK haruslah bestatus ASN,".

Baca Juga: PPKM Level 4: Mall di Empat Kota Ini Mulai Dibuka, Pengunjung yang Datang Wajib Sudah Vaksin

"Ombudsman yang telah mengeluarkan rekomendasi atas soal TWK KPK harus lebih teliti dan cermat lagi dalam membaca UU KPK, sehingga ombudsman dapat tidak salah langkah dalam menyerap laporan dari pegawai KPK yang tidak lolos dalam seleksi TWK di KPK," ucap Dedi.

Adapun alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN bukan urusan pelayanan publik yang menjadi domain Ombudsman RI. Adalah Pengadilan TUN yang memiliki kewenangan memeriksa urusan kepegawaian seperti dinyatakan pada Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN.

Halaman:

Editor: Mustar Samlawi

Tags

Terkini

Terpopuler

X